SIANDINI SUMBAWA: INOVASI PENDUKUNG KEPUTUSAN SAMPAI CEGAH HOAX INFLASI

Andi Kusmayadi    Selasa, 05 Februari 2019

Pada triwulan akhir tahun 2017, media nasional dihebohkan dengan kebijakan impor beras 500 ribu ton. Kebijakan impor adalah domain Kementerian Perdagangan. Namun pada sisi lain, Kementerian Pertanian menyatakan baru selesai panen raya. Tidak perlu impor beras. Salah satu televisi swasta, Metro TV, yang punya program acara Economic Chalenge, membahas permasalahan ini bersama para pakar dan pejabat publik terkait yang Salah satu hasil diskusi itu adalah perlunya amnesty data. Kekeliruan data mengakibatkan kelirunya kebijakan.

Setelah kebijakan impor beras pada akhir tahun 2017, pada awal bulan februari 2018, beredar informasi di media-media nasional bahwa terjadi kenaikan harga beras. Publik heboh lagi. Kenaikan harga beras akan berakibat pada kenaikan angka kemiskinan. Jakarta dan daerah-daerah di Pulau Jawa segera melakukan operasi pasar. Media-media di NTB juga tidak kalah hebohnya. Berita-berita kenaikan harga beras jadi headline di halaman 1 dan mengirimkan pesan: “rakyat menjerit, segera lakukan operasi pasar”.

Info “harga beras naik” juga menjalar ke Kabupaten Sumbawa. Bulog Sumbawa yang pada bulan januari baru mendistribusikan rastra 2018 di Kabupaten Sumbawa menginformasikan kepada Pemkab Sumbawa akan melakukan operasi pasar karena ada instruksi dari pusat agar segera melakukan operasi pasar. Beberapa hari setelah operasi pasar dilakukan, di sebuah forum pertemuan, Kepala Bulog Sumbawa menyatakan: “beras yang dijual murah pada kegiatan operasi pasar di Sumbawa, sepi peminat”.

Setelah pertemuan itu, Bagian Perekonomian Setda Sumbawa menyimpulkan bahwa pembuatan sebuah sistem pendukung keputusan menjadi sangat penting agar tidak terpapar hoax inflasi. Sistem pendukung keputusan (SPK) ini sudah diprogramkan sejak akhir 2017 untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Maka dari itulah Sistem Peringatan Dini Inflasi Sumbawa dibentuk kemudian diberi nama SIANDINI SUMBAWA.

Siandini adalah Decision Support System (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang memusatkan diri pada pemantauan dan analisa harga di Kabupaten Sumbawa. Harga pasar yang dianalisa dilakukan di 5 (lima) lokasi pasar yang fokus pada barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Untuk menunjang pelaksanaan Siandini, telah diterbitkan SK Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengandalian Inflasi Daerah (TPID) dan SK Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga.

Bentuk Siandini adalah Sistem Aplikasi elektronik yang berisi data-data perkembangan harga hasil pemantauan tim di pasar, dan data harga dari produsen. Data harga produsen didapatkan dari SKPD-SKPD teknis yang merupakan anggota tim dalam SK Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018. Dengan adanya data harga di konsumen dan produsen tersebut, maka dapat ditentukan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) di Sumbawa.

Dengan demikian, Tim Pemantau dan Analisa Harga dapat menyusun rekomendasi dan pilihan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat TPID yang ketuanya adalah Bupati Sumbawa. Aplikasi ini juga akan mengirimkan signal peringatan dini langsung ke gadget/ HP Bupati dan Tim TPID lainnya jika terjadi kenaikan harga komoditi. Dengan Siandini, big data dapat dikelola dengan baik dan dianalisa secara terukur sehingga menghasilkan respon kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran mulai dari pengendalian harga, mencegah fluktuasi harga sampai penyusunan program-program peningkatan kesejahteraan petani dan UMKM di daerah. Inovasi ini sangat terbuka untuk direplikasi oleh Kabupaten dan kota lain yang memiliki kondisi relatif sama dan dapat dioperasikan pada platform IOS dan Android.

Saat ini, Siandini dalam tahapan pembangunan sistem, uji coba, dan penyelarasan dengan program lainnya sehingga pelaksanaan koordinasi dan integrasi program dengan berbagai instansi adalah sebuah keharusan agar data yang menjadi “bahan baku” utama adalah data yang valid, data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terpapar hoax pasar dan bisa bermanfaat bagi kemaslahatan.

Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi Kabupaten Sumbawa Adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decisions Support System) Bagi Pengendalian Inflasi Daerah

    Jl. Garuda No 1 Sumbawa Besar
    (0371) 21111 ext. 21581
    bagperekonomian@sumbawakab.go.id
    www.siandini.sumbawakab.go.id

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
H.M. Husni Djibril, B.Sc.
Drs. H. Mahmud Abdullah
SOSIAL MEDIA
       

PENGUNJUNG
HTML hit counter - Quick-counter.net