Potensi Kelangkaan dan Permasalahannya serta system Tata Kelola Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg

Andrian     Rabu, 18 Mei 2022

Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Sumbawa di pantau langsung oleh Kabag Perekonomian dan SDA Setda Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si.,M.SI pada UMKM dan agen-agen yang menyediakan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumbawa, Gas LPG 3 Kg bukan permasalahan baru, mengingat penting nya untuk kebutuhan para Ibu rumah tangga dan pedagang kecil yang menggunakan gas LPG untuk masak dan keperluan lainnya.

Permasalahan seperti ini harus cepat di tangani, oleh karena itu pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dilakukan rapat terkait tata kelola pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Sumbawa di Ruang Rapat Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dihadiri oleh Kabid Perdagangan Dinas KUKMIndag, Camat Maronge, Kepala Desa Maronge, Sales Brand Manager II PT. Pertamina (Persero) Region V, Perwakilan dari Kementerian ESDM, Perwakilan Masyrakat, dan Perwakilan dari PT di Kabupaten Sumbawa.

Berikut Kesimpulan Hasil Rapat :

  1. Acuan Penetapan Harga LPG 3 Kg di lapangan harus mengacu pada SK Gubernur Nomor 750-365 Tahun 2019 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak diperbolehkan lagi dari Penyalur hingga Sub Penyalur menetapkan harga diluar SK Gubernur tersebut.
  2. Pemerintah Daerah dan Pertamina akan mengawasi implementasi harga LPG tersebut hingga di tingkat Sub Penyalur sedangkan Pemerintah Kecamatan dan Desa mengawasi pendistribusian LPG tabung 3 Kg tersebut dari Sub Penyalur ke masyarakat.
  3. Alokasi LPG 3 Kg untuk masing-masing Kecamatan hingga ke Sub Penyalur akan dirumuskan bersama antara Pertamina dan Pemerintah daerah dengan menggunakan data Rumah Tangga miskin dan UMKM
  4. Tidak diperkenankan adanya pengecer karena hal ini akan menyebabkan kenaikan harga
  5. Kepastian distribusi pada setiap kecamatan adalah pemenuhan rasio KK untuk LPG 3 Kg
  6. Penetapan SK Bupati tentang kuota per masing-masing  Kecamatan sampai ke Sub Penyalur ditetapkan per bulan. Penyusunan SK Bupati akan dilakukan bersama Pertamina dan Pemerintah Daerah, dibahas bersama Hiswana Migas dan Perwakilan Masyarakat.
  7. Sanksi harus ditegakkan oleh Pertamina terhadap Penyalur dan Penyalur terhadap Sub Penyalur, dan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi berupa pencabutan perizinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan dilakukannya rapat terkait pendistribusian Gas LPG 3 Kg diharapakan permasalahan yang terjadi dapat segera teratasi dan UMKM serta Masyarakat dapat membeli untuk kebutuhan sehari-hari.

Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi Kabupaten Sumbawa Adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decisions Support System) Bagi Pengendalian Inflasi Daerah

    Jl. Garuda No 1 Sumbawa Besar
    (0371) 21111 ext. 21581
    bagperekonomian@sumbawakab.go.id
    www.siandini.sumbawakab.go.id

SOSIAL MEDIA
       

PENGUNJUNG
HTML hit counter - Quick-counter.net