Pastikan Stok Pupuk Aman, Wakil Bupati Sumbawa Rakor Dengan Pihak Terkait

Admin - Amar Media    Kamis, 25 Agustus 2022

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan pasokan pupuk bersubsidi cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayahnya selama musim tanam pertama yang kemungkinan dimulai awal Oktober atau November 2022. Demikian poin utama Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany SPd.M.Pd pada Kamis pagi (25/8/2022)

Wakil Bupati Sumbawa, membuka langsung rapat koordinasi sebagai tindak lanjut peninjauannya  ke gudang distribusi pupuk di Kabupaten Sumbawa.

Rakor yang berlangsung di Aula H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa tersebut, dihadiri pula oleh pimpinan OPD dan instansi terkait, Satgas KP3, perwakilan perusahaan pupuk, dan para distributor pupuk se - Kabupaten Sumbawa.

Dihadapan peserta rapat, Wakil Bupati menegaskan, dirinya tidak ingin ada kelangkaan pupuk menjelang musim tanam akhir tahun ini.

"Kami berharap, para distributor penyalur pupuk agar bekerja lebih maksimal, agar tidak ada kendala terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk untuk petani" Terang Hj Novi akrab disapa.

Selanjutnya rapat koordinasi dimulai dengan pemaparan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo yang menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka persiapan yang telah ditempuh Pemerintah Daerah bersama pihak terkait. Dr Dedy menjelaskan bahwa jaminan ketersediaan pupuk khususnya pupuk bersubsidi merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Mo-Novi yang telah tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2022.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah bersama pihak terkait sedang mengkonsolidasikan langkah-langkah bersama agar masalah terkait pupuk subsidi terutama menjelang masa tanam padi di musim hujan Tahun 2022/2023 dapat ditekan seminimal mungkin" Urainya.

Pertemuan pada Rakor tersebut menghasilkan kesimpulan antara lain : (1) Masa tanam diprediksi akan jatuh antara bulan Oktober-November 2022 dengan keputusan resmi menunggu release BMKG Kabupaten Sumbawa; (2) Berdasarkan laporan distributor dan Dinas Pertanian, ketersediaan pupuk subsidi baik urea maupun NPK sudah menipis sehingga akan diusulkan penambahan kuota pupuk kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian; (3) Akan dilakukan peningkatan pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sumbawa yang didalamnya termasuk unsur kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri Sumbawa. KP3 akan mengintesifkan pengawasan pupuk subsidi agar mencapai prinsip 6 Tepat, tepat ; jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. (4) Pembinaan pengecer/kios pupuk subsidi agar menyalurkan pupuk sesuai ketentuan dan mengisi penyerapan pupuk melalui sistem informasi Verval Pupuk Subsidi Ditjen PSP Kementerian Pertanian. Ketepatan waktu pelaporan melalui SI-Verval tersebut penting diperhatikan agar kuota pupuk untuk Kabupaten Sumbawa tidak dialihkan ke daerah lain; (5) Pemerintah daerah akan memperhatikan kinerja masing-masing distributor bersama pengecernya dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah kerja, sebagai dasar pemberian rekomendasi untuk menjadi distributor tahun berikutnya.

Rapat koordinasi juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetyo yang menjelaskan tentang adanya kewajiban bagi pengusaha untuk mengikutsertakan para pekerjanya agar dapat mengikuti BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan.

"Berdasarkan UU No 40/2004 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa pembayaran BPJS adalah 5 % dari Gaji dan Tunjangan. untuk 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.  Sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan juga tidak berat, totalnya kurang dari Rp 40 ribu namun kesehatan dan keselamatan kerja pekerja sudah ada penjaminan,  Dinas Tenaga Kerja juga akan membantu dalam pengurusan klaim".Urai Dr Budi.

Atas pemaparan tersebut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan pekerja dan berbagi dengan para pekerja melalui jaminan kesehatan dan kesejahteraan tersebut.

"Masalah buruh lepas harian, yang bekerja di gudang - gudang stok pupuk masih ada yang tanpa ikatan kontrak. Dalam hal ini, pemerintah wajib hadir dan peduli, untuk memastikan setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan dari negara, dengan jaminan kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan. insyaallah akan semakin membuka pintu-pintu rezeki para pengusaha atau pemberi kerja". Pungkas Wabup Hj Novi ( AM/Ruf)

Sumber : http://www.amarmedia.co.id/pastikan-stok-pupuk-aman-wakil-bupati-sumbawa-rakor-dengan-pihak-terkait

Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi Kabupaten Sumbawa Adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decisions Support System) Bagi Pengendalian Inflasi Daerah

    Jl. Garuda No 1 Sumbawa Besar
    (0371) 21111 ext. 21581
    bagperekonomian@sumbawakab.go.id
    www.siandini.sumbawakab.go.id

SOSIAL MEDIA
       

PENGUNJUNG
HTML hit counter - Quick-counter.net